• Home
  • SDM

Inilah Langkah Strategis untuk Optimalkan Penyuluh Pertanian

04 Jul 2024, 13:28 WIB | Indarto

Kembalikan kelembagaan penyuluh ke pusat | Dok. Humas Kementan

AGROMILENIAL.COM, Jakarta  --- Saat ini kelembagaan penyuluh pertanian berada di bawah pemerintah daerah bukan berada di pusat. Guna mengoptimalkan peran penyuluh,  sebaiknya ada kesatuan pelaksanaan fungsi tugas dari kementerian. Hal itu dikarenakan, penyuluhan adalah pelaku utama yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.  

Baca Juga :

Demikian diungkapkan Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Siti Amanah dalam FGD bertajuk “ Penyuluh Pertanian Mau Kemana?”, di Jakarta, belum lama ini.  Menurutnya, harus ada langkah strategis untuk mengoptimalkan peran penyuluh pertanian agar fokus meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian di daerah maupun nasional.

Menurutnya, penyebab penyuluh pertanian berada di daerah disebabkan karena impilkasi dari penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Dalam Otonomi daerah, daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.

“ Orientasi atau prioritas pencapaian   pembangunan derah itu beragam dalam  memandang urgensi dari penyuluh. Sehingga bisa jadi ketika itu ditempatkan di daerah belum mendapatkan porsi yang sesungguhnya," kata  Siti Amanah  dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (4/7).

Amanah mengungkapkan, penyuluh pertanian seharusnya memiliki sebuah kapasitas yang tidak hanya diperoleh dari lembaga atau diklat tetapi juga pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan klien atau pengguna jasa penyuluhan.  Optimasi peningkatan penyuluh itu seharusnya kelembagaanya dikembalikan ke pemerintah pusat agar lebih fokus membangun pertanian khusus peningkatakan produksi dan pendampingan petani.

Selama berada di pemerintah daerah, peran penyuluh tidak fokus karena dibebankan untuk urusan politik dan lainya yang menjadi kepentingan kepala daerah. Mengingat, tidak semua kepala daerah memiliki komitmen yang sama dalam memajukan pertanian dengan menempatkan penyuluh sebagai pilar utama dalam transformasi teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahreraan petani.

"Hal ini bisa menjadi perhatian dari birokrat dan parlemen sehingga adanya kesatuan tugas untuk lebih mudah mencapai tujuan pembangunan  pertanian. Sedangkan, dari sisi anggaran menjadi tanggung jawab pusat," pungkasnya. (tos)